Peristiwa Politik 2018, Adanya Koalisi Baru Penentuan Cawapres

Banyak hal terjadi dan menghebohkan media di tahun 2018. Mulai dari pilkada, hingga pilpres saat ini. Lebih tepatnya, tahun 2018 merupakan tahun penting untuk dunia politik di Indonesia karena peristiwa politik 2018 yang cukup banyak sehingga membuat publik menjadi semakin gaduh. 

Masing – masing partai politik yang telah terdaftar menajdi peserta pemilu mulai sibuk mempersiapkan diri menjelang pencoblosan. Tidak hanya itu, juga terjadi penentuan koleksi hingga capres dan cawapres tidak kalah heboh dalam pemilihan ini. Persiapan terjadi peristiwa politik menjadi pemicu keriuhan oleh pubrik.

Dalam peristiwa tersebut, masyarakat akan perang visi, misi, beradu argumen menggunakan media sosial sampai maraknya buzzer politik yang menjadi penanda panasnya kontestasi menjelang perebutan kursi jabatan.

Terjadinya Peristiwa Politik 2018

Beberapa peristiwa politik 2018 yang telah terjadi diantaranya :

  • Sandiaga Uno : Tempe setipis ATM

Sandiaga Uno membuat ungkapa tersebut ketika sedang melakukan blusukan di salah satu pasar tradisional mengenai ukuran tempe yang sangat tipis seperti kartu ATM. Tidak sedikit masyarakat yang menyayangkan ungkapan dari Sandiaga Uno. Namun demikian, ada beberapa yang setuju atau sepakat dengan ungkapan Sandiaga Uno dan membuat pemicu perdebatan antar kubu.

  • Aksi reuni 212 di Monas

Aksi reuni 212 kembali di gelar di kawasan Monas atau Monumen Nasional pada hari tanggal 2 september. Kegiatan tersebut sangat menghebohkan khalayak, namun pada akhirnya digelar secara damai dengan dikawal oleh beribu personil gabungan dari TNI-Polri.

Tidak sedikit peserta yang memenuhi kawasan monas serta menggelar tikar untuk melakukan shalat tahajud berjamaah, dilanjut dengan salat subuh serta berzikir. Aksi reuni 212 itu dihadiri beberapa elit politik koalisi Prabowo.

  • Pemerintah menguasai sahan freeport

Pemerintah Indonesia mengumumkan telah resmi menguasai 51,2 persen saham dari PT. Freeport. Terjadi kesepakatan antara PT.Freeport dan pemerintah Indonesia setelah pelunasan hasil investasi yang dilakukan Inalum.Melihat hal tersebut, terdapat beberapa pihak yang pro dan kontra terkait saham Freeport oleh pemerintah.

  • Hoax Ratna Sarumpaet

Seorang aktivis bernama Ratna Sarumpaet pernah menghebohkan Indonesia pada tahun 2018. Ratna membuat sebuah hoax dengan mengaku ia telah dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang kemudian membuat kudu Prabowo menjadi marah sampai – sampai ingin melakukan konverensi pers guna melakukan pembelaan untuk Ratna. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut berlangsung, Ratna membuat pengakuan bahwa ia tidak dipukuli bahkan oleh seorang pun, namun Ratna melakukan oprasi plastik.

  •  Pidato presiden Jokowi Game of Throne

Bapak presiden Jokowi telah berhasil membuat sebuah gebrakan baru melalui pidatonya di pertemuan tahunan International Monetaru Fund atau IMF serta bank dunia pada tahun 2018 di Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya, presiden mengibaratkan kehidupan manusia seperti sebuah film Game of Thrones.

  • Pernyataan Jokowi “Politisi Genderuwo” dan pernyatan Prabowo “Tampang Boyolali”

Pada akhir tahun 2018, Jokowi membuat sebuah ungkapan “Politisi Genderuwo”. Ungkapan tersebut sebenarnya menyindir para politikus yang tidak memiliki etika baik serta menyebarkan propaganda yang hanya membuat masyarakat takut. 

Sedangkan Prabowo membuat sebuah ungkapan “Tampang Boyolali”, yang mungkin tampang kalian tidak seperti tampang orang kayam namun tampang kalian adalah tampang orang Boyolali.

Itulah beberapa peristiwa politik 2018 yang terjadi di negara Indonesia yang cukup menghebohkan dengan setiap kasus – kasus yang terjadi. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat.

Terjadinya Perubahan Politik Pemerintahan Donald Trump

Sejak awal kampanye 2016 terjadi, presiden Donald Trump menggambarkan sebuah kebijakan politik luar negeri dengan tegas akan lebih mengutamakan negara Amerika Serikat dengan sebuah slogan “America first”, maksud dari Trump adalah melakukan perubahan politik di negara Amerika Tersebut.

Setelah kurang lebih empat tahun Trump menjabat sebagai seorang presiden, sebuah slogan “Amerika first” pun sedikit – sedikit telah terwujud pada berbagai peristiwa. Konfrontasi serta unilateralisme menjadi tanda dari kebjakan politik luar negeri Trump, tidak sedikit personil yang diganti, adanya berbagai kejutan serta kebingungan lain yang muncul.

Perubahan yang dibawa oleh Donald Trump dilakukan baik di dalam penyampaian kebijakan untuk mendorong para politikus global lain agar tidak ragu dalam melakukan diplomasi sesuai gaya masing – masing.

Beberapa Perubahan Politik Dibawah Pemerintahan Trump

  • Gaya diplomasi dengan twitter

Donald Trump kerap menyampaikan berbagai pesan dalam waktu – waktu tertentu melalui beberapa saluran komunikasi yang berbeda. Namun Trump lebih sering menggunakan Twitter pribadi untuk menyampaikannya. Seorang peneliti media sosial menyatakan bahwa pada hubungan Amerika Serikat dan Iran dapat dijadikan sebagai sebuah contoh bahwa gaya diplomasi Trump melalui twitter menimbulkan bahaya dan konfrontasi internasional.

Peneliti tersebut menyampaikan beberapa pesan yang tidak selaras dari akun milik Trump dan mengatakan bahwa sangat sulit apabila seseorang menempatkan diri dalam posisi menjadi seorang Menteri Luar Negeri Iran Javad Mohammed guna memastikan posisi sebenarnya dari Amerika Serikat.

  • Menghindari kerja sama multilateral

Donald Trump merusak kerjasama internasional sejak pertama menjabat sebagai seorang presiden. Hanya dalam waktu tiga jari setelah menjabat, Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari sebuah perjanjian perdagangan bersama negara – negara Asia.

Disamping itu, negara Amerika Serikat telah menarik dirinya dari beberapa badan kerjasama internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa – Bangsa, Kesepakatan iklim Paris 2015. Tindakan formatif yang dilakukan Amerika Serikat bersifat sepihak serta mengabaikan konsensus internasional seperti merelokasikan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel.

  • Ditiru oleh pemimpin otoriter di negara lain

Salah satu konsekuensi yang harus diterima Donald Trump setelah empat tahun menjabat sebagai presiden adalah para penguasa dari otokratis semakin berani dalam menguasai panggung global. Terbukti dari sikap Donald Trup terhadap Arab Saudi setelah melakukan pembunuhan terhadap Jurnalis Jamal Khashoggi.

Dengan semakin banyaknya bukti yang menyatakan bahwa anggota tertinggi dari keluarga kerajaan Arab Saudi, diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis tersebut dan Trump pun mendukung pemerintahan Arab Saudi dalam hal tersebut.

  • Memutar balik kerjasama transatlantik

Lembaga riset dari Amerika Serikat, Cornegie Endowment for International Peace menuliskan bahwa sikap antagonis yang dimiliki Donald Trump pada multilateralisme mewakili adanya perbedaan filosofis antara ibu kota negara – negara Eropa dan Washington DC dalam laporan penilaian yang telah dipublikasi pada awal tahun 2020 mengenai kerjasama transatlantik.

Kemitraan Amerika dan Eropa muncul pada Perang Dunia kedua yang diwakili oleh beberapa nilai, tujuan serta pendekatan global yang sama. Kedekatan yang terjadi antara keduanya lebih dari perpecahan sebuah ideologis. Secara aktif dibongkar serta dijungkirbalikkan hubungan transatlantik yang telah terjadi

Setelah Donald Trump menjabat menjadi seorang presiden perubahan politik yang terjadi di negara Amerika Serikat sangatlah lengkap. Itulah beberapa perubahan yang terjadi sejak Trump menjadi presiden. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk anda.

Berbagai Isu Luar Negeri Yang Terjadi

Menjadi seorang kandidat dari dua partai politik yang bersaing sekaligus, presiden Donald Trump beserta wakil presiden Joy Biden mempunyai beberapa pandangan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya negara Amerika Serikat dapat berhubungan dengan beberapa negara di dunia, terlebih di tengah maraknya isu luar negeri saat ini.

Perbedaan tersebut terlihat sangat nyata dalam sebuah doktrin yakni “America First” Biden dan Trump dalam kerjasama internasional yang tergolong sangat besar. Hal tersebut menghasilkan beberapa isu yang mampu menggambarkan adanya perbedaan pendekatan dari masing – masing kandidat dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Daftar Isu Luar Negeri

Inilah beberapa isu luar negeri yang terjadi :

  • Seputar isu negar China

Kebijakan dari presiden Donald Trump kemudian terus berkembang selama masa kepemimpinannya. Hal tersebut terjadi setelah Trump menjamu presiden Xi Jinping dengan baik dalam pertemuan bertingkat tinggi saat awal – awal pemerintahannya.

Setelah itu, justru hubungan yang terjalin antara Donald Trump dan Xi Jinpin berubah menjadi sebuah perang dagang dengan adanya kenaikan taraf, sebelum pada akhirnya mencapai sebuah tahapan perjanjian perdagangan di bulan januari tahun 2020.

Saat pandemi sedang melanda di tahun 2020, Donald Trump justru menyalahkan negara China karena virus corona yang semakin meningkat sambil melakukan pelarangan adanya WeChat dan TikTok dari negara tirai bambu atau negara China tersebut.

Wakil presiden, Mike Pence mengatakan bahwa presiden Donald Trump akan terus melakukan perlawanan kepada China serta akan terus berpegang teguh ketika sedang melakukan debat calon presiden di bulan Oktober tahun 2020.

Advokasi Biden guna mengambil sebuah sikap yang lebih tegas terhadap setiap permasalahan hak asasi manusia di negara China serta melihat situasi negara Hong Kong, sembari menekan negara – negara di Asia Timur atas adanya praktik perdagangan.

Pasangan Biden yakni Senator Kamala Harris menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump telah kalah saat perang dagang. Hal tersebut disebutkannya ketika sedang melakukan debat bersama Pence. Kemudian Kamala menegaskan kembali bahwa para petani akan menghadapi masa kebangkrutan akibat perang dagang yang terjadi dengan negara China, membuat Amerika berada dalam masa resesi manufaktur akibat hal tersebut.

  • Seputar isu negara Rusia

Biden membuat sebuah perjanjian guna menindaklanjuti dengan tegas presiden Vladimir Putin tentang campur tangan negara Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat beserta aktivitas lainnya.

Ia mengatakan bahwa tidak megerti mengapa presiden dari Amerika Serikat tidak mau menegurnya secara langsung saat Biden tengah memberi upah atas pembunuhan yang terjadi pada tentara Amerika Serikat di negara Afghanistan yang juga terlibat di dalam aktivitas yang berupaya untuk membuat kacau seluruh anggota NATO.

Presiden Donald Trump melakukan penolakan evaluasi badan intelijen negara Amerika Serikat mengenai campur tangan Rusia yang ingin membantunya untuk meraih kemenangan pada pemilu tahun 2016 lalu serta menyebutkan bahwa masalah pemakzulan dirinya tersebut dianggap sebagai tuduhan yang dibuat – buat atau tipuan.

Kemudian Donald Trump membuat klaim sanksi negara Amerika kepada Rusia yang merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah Trump dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat bertindak lebih tegas terhadap negara Rusia selain presiden Donald Trump.

Selain mengetahui isu dalam negeri, tidak ada salahnya jika sebagai warga negara Indonesia juga turut mengetahu beberapa isu luar negeri yang sudah maupun yang akan terjadi di dunia ini. Semoga bermanfaat!.

Isu Politik Terpanjang Tahun 2018

Setiap masyarakat dan negara tentu tidak akan selalu berjalan mulus. Terdapat suatu hal yang tidak diharapkan masyarakat untuk terjadi dan ada beberapa situasi yang merugikan banyak orang. Tahun 2018 adalah salah satu tahun yang menjadi isu politik terpanjang bagi Indonesia dikarenakan pada tahun 2018 terdapat banyak peristiwa politik yang membuat gaduh publik.

Tahun 2018 merupakan tahun memasuki masa akhir menjelang pemilihan umum tahun 2019, dimana setiap partai politik tentu menyiapkan segala persiapan menjelang pemilihan. Adanya penentuan koalisi sampai capres serta cawapres menjadi suatu hal yang menghebohkan masyarakat.

Permasalahan Yang Menjadi Isu Politik Terpanjang

Beberapa peristiwa yang menghebohkan masyarakat di tahun 2018 diantaranya :

  • Pidato dari Prabowo Indonesia bubar 2030

Prabowo Subianto menghebohkan publik dengan pidatonya yang mengatakan negara Indonesia akan bubar di tahun 2030. Pidato yang dibawakan Prabowo tersebut sangat viral di media sosial dengan durasi kruang lebih 1 menit.

Pendapat yang dinyatakan Prabowo seketika menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia dan melalui video yang viral tersebut membuat banyak masyarakat beranggapan bahwa Prabowo adalah capres yang sangat pesimis.

Namun dari video yang diunggah tersebut menggambarkan keadaan negara Indonesia yang masih belum sepenuhnya mandiri dan berdaulat dengan baik dalam bidang politik dan ekonomi.

  • Kartu kuning Jokowi

Jokowi mendapat kartu kuning tahun 2018 lalu dari ketua BEM UI yakni Zaadit Taqwa. Pada saat itu, beliau sedang menghadiri kegiatan Dies Natalies ke 68 Universitas Indonesia. Kartu kuning yang diberikan kepada Jokowi dikarenakan isu gizi buruk yang saat itu sedang terjadi di suku Asmat dan adanya peraturan baru pada salah satu organisasi mahasiswa yang dapat membawa kerugian.

  • Peristiwa hoax Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet sangat menghebohkan negara pada tahun 2018 akibat hoax yang dibuatnya. Ia mengaku bahwa telah dipukul oleh orang yang tidak dia kenal. Hal tersebut membuat kubu dari capres Prabowo Subianto merasa geram sampai melakukan konferensi pers guna melakukan pembelaan pada Ratna Saumpaten.

Namun hal tersebut tidaklah berjalan lama. Setelah itu, Ratna Sarumpaet membuat pengakuan bahwa ia tidak dipukuli oleh siapapun melakukan usai melakukan operasi untuk mempercantik diri.

  • Pilkada serentak 2018

Pertengahan tahun 2018 lalu merupakan hari pemilihan kepada daerah yang dilaksanakan secara serentak. Adanya Pilkada yang berlangsung menjadi bukti peristiwa politik paling di sorot tahun ini.

  • Persiapan jelang pilpres 2018

Tidak hanya pemilihan kepala daerah, pada tahun 2019 negara Indonesia dihebohkan dengan peristiwa pilpres. Salah satu hal yang sangat menghebohkan adalah bergabungnya bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke kubu Prabowo Subianto.

Disamping itu, juga ada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno yang telah diharapkan dapat masuk pada bursa pencalonan secara mendadak. Pemilihan Sandiaga Uno menjadi cawapres Prabowo diwarnai dengan isu Jenderal kardus dan pemilihan Ma’ruf Amin pun disertai dengan gagalnya Mahfud MD yang dicalonkan menjadi cawapres.

  • Pidato Jokowi “Game of Thrones”

Terjadi suatu perubahan baru ketika presiden Joko Widodo memberikan pidatonya dalam acara pertemuan tahunan International Monetary Fund atau IMF serta bang Indonesia, Bali dan Nusa Dua. Presiden Jokowi memberikan pidato dengan membuat ibarat kehidupan di sebuah Film Game of Thrones.

Demikian isu politik terpanjang yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk anda. Pastikan anda selalu update berita politik terkini.

Kasus Korupsi Bansos Menjadi Akar Politik Indonesia

Pada akhir tahun 2020, negara Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan yang sangat pahit dengan adanya masalah politisasi bansos dan korupsi yang terus berkembang dan menjadi akar politik Indonesia. Di satu sisi, kenaikan jumlah penularan pasien Covid-19 terus mengalami kenaikan yang drastis.

Namun sangat ironis dengan adanya dugaan bantuan sosial atau yang biasa disebut dengan bansos yang seharusnya ditujukan kepada beberapa masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 justru digunakan oleh salah satu menteri sosial yakni Juliari Batubara. Tidak sedikit laporan penyalahgunaan bansos yang telah diterima oleh aparat penegak hukum negara Indonesia.

Akar Politik Indonesia Dan Upaya Perbaikan

Sebenarnya telah banyak terjadi kasus korupsi bansos, khususnya pada level pemda atau pemerintahan daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan dana yang sangat rawan politisasi dan korupsi. Beberapa hal mendetail terkait akar permasalahan politik sebagai berikut :

  • Masalah bansos

Pada umumnya, mekanisme pengelolaan bansos terbagi menjadi tiga tahapan yakni penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan kegiatan. Satu hal dari ketiga tahapan tersebut yang selalu menjadi masalah adalah dalam tahap penganggaran yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap penganggaran, kementrian atau pemda akan memastikan daftar penerima bansos tersebut. Untuk tahun ini bansos yang harus dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi terdapat 40 % dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS untuk penduduk miskin.

Namun data yang telah diperoleh tidak akurat karena tidak lengkap dan terdapat duplikasi data. Dari ketidakakuratan data tersebut semakin lengkap dengan kewenangan kepala daerah yang berperan menentukan penerimaan bansos.

  • Akar masalah

Akar permasalahan tersebut terdiri atas dua hal yang saling berkesinambungan yakni politik biaya yang tinggi pada sistem demokrasi Indonesia serta pola hubungan patron dan klien yang sangat dominan pada struktur masyarakat, sehingga korupsi dan politisasi tidaklah semata – mata hanya disebabkan oleh kelemahan dari prosedur.

Hubungan patron dan klien merupakan satu karakteristik dari masyarakat tradisional agraris. Seorang patron dengan taraf sosial lebih tinggi dapat menggunakan sumber dayanya kepada klien dengan status sosial ekonomi lebih rendah untuk memberikan perlindungan. Imbal balik yang akan diberikan berupa dukungan secara pribadi kepada patron.

Pola timbal balik yang dilakukan akan terus mengakar serta tidak akan lenyap dengan hadirnya era demokrasi elektoral. Dari ajang kompetisi tersebut dijadikan sebagai salah satu sarana hidup politik klientelistik, yakni politikus yang berkompetisi dalam pemilihan umum dan terus berupaya mendapat dukungan suara dari klien melalui materi baik berupa barang maupun uang dan jasa.

  • Upaya perbaikan pengelolaan bansos

Solusi yang diberikan tidak hanya berkutat dalam aspek teknis prosedur saja. Disamping harus menyempurnakan kelanjutan DTKS yang menjadi dasar alokasi bansos serta penyaluran berbasis online daripada tunai. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan. 

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah membangun pengetahuan setiap masyarakat terkait penganggaran budget untuk meningkatkan partisipasi dari masing – masing masyarakat dalam proses penganggaran. Hal kedua yakni adanya upaya yang serius guna menciptakan sebuah sistem pembiayaan politik transparan, akuntabel dan efektif guna menghindari kesalahpahaman anggaran pembiayaan.

Itulah sedikit ulasan dari kasus korupsi bansos oleh salah satu menteri yang menjadi akar politik Indonesia. Sebuah studi menyatakan bahwa pembiayaan politik di negara Indonesia yang tidak berfungsi dikarenakan semakin banyaknya donasi gelap serta mengabaikan peraturan – peraturan negara.